BAWASLU HUMBANG HASUNDUTAN SAMPAIKAN MASUKAN STRATEGIS DALAM FORUM KAJIAN TEKNIS PEMILU KPU
|
Dolok Sanggul, 31 Juli 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Rapat Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan pada Kamis, 31 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu untuk menyampaikan sejumlah masukan strategis dalam rangka perbaikan regulasi dan teknis pelaksanaan pemilu di masa mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, Henri W. Pasaribu, yang hadir bersama Anggota, Eduard B. Sianturi dan Efrida Purba, menegaskan bahwa sinergi antara penyelenggara dan pengawas pemilu sangat penting guna menghasilkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dalam forum ini, Bawaslu secara tegas menyampaikan sejumlah catatan evaluatif yang bersifat teknis maupun normatif sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Beberapa masukan penting yang disampaikan Bawaslu antara lain:
- Perbaikan mekanisme verifikasi partai politik, yang dinilai masih menimbulkan polemik teknis di lapangan;
- Penataan daerah pemilihan (Dapil) yang harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk mencegah potensi sengketa;
- Peningkatan kapasitas badan adhoc, yang dinilai masih rendah pemahaman terhadap regulasi sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran;
- Keterbukaan dana kampanye, terutama pada tahap audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.
Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan dukungan terhadap sistem proporsional terbuka, sebagai upaya menjaga partisipasi dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi elektoral.
“Masukan kami didasarkan pada pengalaman lapangan dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan secara menyeluruh selama tahapan Pemilu 2024. Kami berharap rekomendasi ini menjadi bahan penting bagi perumusan kebijakan pemilu ke depan,” ujar Henri W. Pasaribu.
Kegiatan yang dihadiri oleh KPU, perwakilan partai politik, dan Sekretariat DPRD ini juga menjadi ruang evaluasi bersama terkait tujuh poin utama kajian teknis, di antaranya sistem pemilu, verifikasi parpol, kampanye, rekapitulasi suara, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Menutup kegiatan, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam setiap proses evaluasi dan perbaikan kepemiluan, demi mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan.
