Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang, Lakukan Monitoring dan Supervisi ke Bawaslu Humbang Hasundutan

Doloksanggul-Bawaslu Humbahas. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Suhadi Sukendar Situmorang, melakukan kunjungan monitoring dan supervisi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada Kamis, 17 Juli 2025.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Humbahas, Henri W. Pasaribu, bersama Anggota, Eduard B. Sianturi, serta jajaran staf sekretariat di Aula Kantor Bawaslu Humbahas.

Dalam sesi evaluasi, Suhadi menyoroti pentingnya refleksi atas capaian dan tantangan yang dihadapi selama tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung. Ia menegaskan bahwa Bawaslu di tingkat kabupaten/kota memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas demokrasi, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memastikan pengawasan yang adil, objektif, dan berintegritas.

“Evaluasi bukan sekadar menilai apa yang sudah dilakukan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kelembagaan dan individu. Kita harus tetap konsisten dan kokoh dalam menjalankan tugas pengawasan,” pesan Suhadi.

Ia juga memberikan sejumlah wejangan strategis kepada jajaran Bawaslu Humbahas, antara lain pentingnya menjaga soliditas internal, membangun komunikasi yang efektif dengan mitra strategis, serta meningkatkan kapasitas pengawasan dalam menghadapi Pemilihan mendatang.
Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan partisipatif dan penataan kelembagaan, jajaran Bawaslu terus mendorong pendekatan kemitraan kepada berbagai komunitas strategis, termasuk dunia pendidikan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat sipil.
‎
‎“Komunitas-komunitas ini bukan objek, mereka adalah subjek demokrasi. Mereka mitra strategis kita, bukan sekadar penerima program,” ujar Suhadi saat memberikan arahan.
"Pentingnya menjalin kemitraan ditujukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemutakhiran data pemilih. Salah satu upaya yang akan dikembangkan adalah pelibatan lembaga pendidikan melalui koordinasi dengan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) serta program PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai pintu masuk edukasi pengawasan sejak dini," ujarnya.

Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah. “DPRD memiliki agenda reses dan sosialisasi peraturan. Kita bisa hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan fungsi strategis pengawasan,” jelasnya. Ia juga mendorong agar Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat diajak bekerja sama agar program pengawasan bisa masuk dalam APBDes sebagai bagian dari sosialisasi demokrasi di tingkat desa.
Tidak hanya itu, Bawaslu mendorong optimalisasi komunitas alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan kelompok Rumah Pengawasan yang telah dibentuk di berbagai kabupaten/kota. “Komunitas ini harus tetap dirawat. Mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menyampaikan nilai-nilai pengawasan kepada masyarakat.” tuturnya.
Arahan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kerja-kerja pengawasan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan kolaboratif. Melalui koordinasi lintas lembaga, edukasi berkelanjutan, serta penguatan dokumentasi digital, pengawasan pemilu dapat berjalan lebih partisipatif, efektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Humbahas, Henri W. Pasaribu**, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Bawaslu Provinsi. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Bawaslu Humbahas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik.

“Kami menyambut baik kehadiran Pak Suhadi sebagai bentuk pembinaan dan penyegaran semangat bagi kami di daerah. Evaluasi ini menjadi refleksi sekaligus penguatan moral dan teknis bagi seluruh jajaran,” ujar Henri.

Ia juga menambahkan bahwa kunjungan ini memberikan ruang dialog yang konstruktif, terutama dalam mengidentifikasi potensi persoalan serta menyusun strategi antisipatif dalam menghadapi tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang.
Terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, Eduard menyampaikan bahwa sebenarnya sudah akan di laksanakan pada bulan Juni lalu. Namun, karena berkaitan dengan penutupan tahun ajaran dan belum sempat berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kacabdis (Kepala Cabang Dinas Pendidikan), maka ada beberapa hal yang belum rampung. "Saat ini, kami tengah menyusun draft Memorandum of Understanding (MoU) yang akan menjadi dasar kerja sama dengan Kacabdis, agar kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu di sekolah-sekolah SMA dapat berjalan satu pintu dan lebih terstruktur," ujarnya
"Ke depan, kami juga akan melakukan inventarisasi terhadap sekolah-sekolah SMA yang berada di wilayah kerja Bapak Kepala Kacabdis. Terima kasih atas segala bentuk pengingat dan dukungan yang diberikan. Banyak agenda yang masih perlu kami realisasikan secara bertahap, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak seperti KPKH, DPRD, DPMD, serta lembaga dan komunitas lainnya," ujar Eduard.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi bersama seluruh jajaran sekretariat, yang berlangsung dalam suasana akrab namun penuh semangat profesionalisme.